Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rudi Suparmono, resmi didakwa menerima gratifikasi uang tunai senilai Rp 21.141.956.000 selama menjabat sebagai Ketua PN Surabaya dan Jakarta Pusat. Uang dalam berbagai mata uang—rupiah, dolar Singapura, dan dolar. AS—ditemukan tersebar di dua lokasi kediamannya saat penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumahnya pada Maret 2025.

Kronologi Penetapan Tersangka

Penangkapan dan Penggeledahan

Pada awal Maret 2025, Kejaksaan Agung menangkap Rudi Suparmono di Palembang dan langsung memindahkannya ke Jakarta. Penyidik kemudian menggeledah dua rumah Rudi: satu di Jakarta Pusat dan satu di Palembang. Dari sana disita uang tunai total sekitar Rp 21 miliar dalam berbagai pecahan mata uang asing dan rupiah.

Surat Dakwaan

Jaksa penuntut umum menuding Rudi menerima gratifikasi yang berlawanan dengan pasal-pasal Undang-Undang Pemberantasan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, dan 12B) dan Pasal 55 KUHP. Uang tersebut diduga berasal dari praktik “mafia peradilan” yang menjanjikan vonis bebas bagi terpidana kasus perdata besar jika membayar. Sejumlah fee kepada pihak tertentu ﹘ termasuk hakim yang dipilih sendiri oleh terdakwa.

Sidang Perdana dan Dakwaan

Sidang perdana Rudi Suparmono digelar pada 19 Mei 2025 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam dakwaan, jaksa menyatakan bahwa Rudi meminta dan menerima uang dari pengacara terpidana kasus suap vonis bebas. Ronald Tannur, sebagai imbalan atas penunjukan anggota majelis hakim yang mengabulkan permohonan vonis bebas ﹀ Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Respons dan Dampak bagi Kepercayaan Publik

Bantahan dan Penyangkalan

Rudi melalui kuasa hukumnya membantah semua tuduhan, menyatakan bahwa uang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi atau terkait pengurusan perkara. Ia mengklaim telah kooperatif selama pemeriksaan dan siap membuktikan asal usul dana ﹀ Menurut Rudi, “seluruh proses penanganan perkara berjalan transparan” ﹀

Kritik atas Integritas Peradilan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, mengatakan temuan uang tunai besar-besaran di rumah pejabat peradilan ini memperkuat dugaan mafia peradilan dan semakin menurunkan kepercayaan publik pada institusi hukum. “Kasus ini mencoreng citra peradilan dan menegaskan perlunya reformasi menyeluruh,” tegasnya.

Indonesia Sedang Tidak Baik: Implikasi Lebih Luas

Belakangan, rangkaian skandal korupsi di lembaga penegak hukum mendorong sentimen publik bahwa “Indonesia sedang tidak baik”—mengacu pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Sebagai mantan menteri dan pejabat publik, Rudi Suparmono Korupsi 21 M diharapkan menjadi contoh akuntabilitas. Namun, kasus ini justru menambah daftar panjang pejabat yang terseret kasus korupsi, dari pemerintahan hingga penegak hukum, menimbulkan keprihatinan serius akan efektivitas pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Dengan dakwaan yang mengancam hukuman berat, sidang lanjutan Rudi Suparmono akan menjadi barometer sejauh mana sistem peradilan Indonesia mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan memulihkan kepercayaan masyarakat.