Sidang Hasto Ricuh
Sidang Hasto Ricuh lanjutan kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, kembali memanas pada Kamis, 24 April 2025. Kericuhan terjadi saat sejumlah anggota Satgas PDI-P, yang dikenal dengan sebutan Cakra Buana, berusaha mengamankan individu yang diduga sebagai penyusup di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ketegangan di Ruang Sidang
Insiden bermula ketika beberapa orang yang mengenakan atribut bertuliskan “Save KPK” dan “Adili Hasto” memasuki ruang sidang. Mereka diduga berusaha memprovokasi situasi dengan meneriakkan yel-yel yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Satgas PDI-P segera bertindak untuk mengamankan individu-individu tersebut, namun upaya mereka mendapat perlawanan dari pihak kepolisian yang berjaga di lokasi.
Tindakan Satgas PDI-P
Menurut keterangan dari Satgas PDI-P, mereka bertindak untuk menjaga ketertiban dan memastikan jalannya persidangan tidak terganggu. Mereka menilai bahwa kehadiran individu-individu tersebut merupakan upaya untuk mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung.
Reaksi Polisi
Sementara itu, pihak kepolisian menilai bahwa tindakan Satgas PDI-P tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta mengingatkan bahwa pengamanan sidang merupakan kewenangan aparat keamanan.
Respons Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto, yang hadir dalam sidang tersebut, menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa Satgas PDI-P bertindak atas inisiatif mereka sendiri untuk menjaga ketertiban. Hasto juga mengimbau agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak mengganggu jalannya persidangan.
Dampak Terhadap Proses Hukum
Satgas PDI-P Kericuhan ini menambah panjang daftar kontroversi yang menyelimuti kasus hukum Hasto Kristiyanto. Sebelumnya, pada 13 Februari 2025, polisi dan Satgas PDI-P juga berjaga bersama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelang putusan praperadilan Hasto melawan KPK . Insiden-insiden ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran partai politik dalam proses hukum dan potensi konflik kepentingan yang dapat muncul.
