Sopir Truk ODOL Guncang
Demo Sopir Truk Surabaya, 18 Juni 2025 – Ribuan sopir truk ODOL menggelar unjuk rasa pagi ini di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya Para sopir menuntut pemerintah menunda kebijakan. Pelarangan truk ODOL yang akan diberlakukan ketat mulai Juli 2025.
Aksi tersebut mengakibatkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan protokol di pusat kota Surabaya, seperti Jalan Pahlawan, Jalan Tunjungan, dan Jalan Gubernur Suryo. Polisi dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk memperlancar arus lalu lintas dan menjaga keselamatan.
Tuntutan Para Sopir
Perwakilan sopir menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah provinsi dan pusat, antara lain:
- Demo Sopir Truk Surabaya Penundaan penertiban ODOL minimal hingga 2026
- Keringanan biaya konversi karoseri truk menjadi standar
- Bantuan subsidi peremajaan armada truk kecil dan menengah
- Pemberian masa transisi yang adil dan realistis
“Kami tidak menolak aturan, tapi butuh waktu. Kalau langsung diberlakukan, ribuan sopir dan pemilik truk kecil bisa bangkrut,” ujar Hadi Surahman, koordinator aksi.
Respons Pemerintah
Pemprov Jatim melalui Kepala Dinas Perhubungan menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan kebijakan nasional yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Namun, pemerintah provinsi akan memfasilitasi dialog antara sopir, asosiasi angkutan barang, dan pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin rakyat kecil jadi korban, tapi aturan ini penting untuk keselamatan jalan dan infrastruktur nasional,” ujar pejabat Dishub Jatim.
Latar Belakang Kebijakan ODOL
Kebijakan Zero ODOL merupakan langkah pemerintah untuk menekan angka kecelakaan dan kerusakan jalan akibat truk yang kelebihan muatan atau dimensi. Target nasional adalah memberlakukan Zero ODOL secara penuh pada awal 2026, namun mulai pertengahan 2025, pengawasan diperketat di pelabuhan dan jalan tol.
Aksi Lanjutan Akan Digelar
Para sopir mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala nasional jika tuntutan tidak segera direspons dalam 7 hari ke depan. Mereka juga membuka kemungkinan mogok nasional sebagai bentuk protes.
Kesimpulan
Aksi ini menandai babak baru ketegangan antara pelaku logistik lapangan dengan pemerintah terkait implementasi aturan ODOL. Dibutuhkan solusi yang adil agar keselamatan jalan tetap terjaga tanpa mengorbankan penghidupan para sopir dan pengusaha kecil.
